Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan ke Merauke menghadirkan satu refleksi mendalam: Indonesia tidak boleh hanya dibangun dari pusat, tetapi harus ditegakkan secara merata hingga ke titik terluar negeri. Dari Jakarta menuju Jayapura dan melanjutkan ke Merauke, jarak yang ditempuh bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan perjalanan kesadaran—bahwa masih ada wilayah yang menanti perhatian lebih serius dari negara.
Merauke adalah gerbang timur Indonesia. Ia berdiri sebagai simbol kedaulatan sekaligus saksi bagaimana masyarakat di perbatasan berjuang menjaga kehidupan dengan segala keterbatasan. Namun sudahkah kita menempatkan wilayah seperti ini sebagai prioritas utama pembangunan nasional? Atau masihkah kita terjebak pada pola lama yang menumpuk perhatian di pusat-pusat pertumbuhan tertentu?
Setibanya di Merauke, kami disambut dengan semangat dan optimisme oleh jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan serta masyarakat setempat. Energi itu terasa nyata. Kunjungan dimulai dari Pasar Merauke—pusat denyut ekonomi rakyat.
Di sana, mama-mama Papua menjadi tulang punggung keluarga. Mereka menjual hasil kebun, sayuran, dan kebutuhan pokok dengan penuh ketekunan. Setiap transaksi adalah simbol perjuangan. Kami membeli dagangan mereka sebagai bentuk dukungan, namun yang lebih mendesak adalah kebijakan yang benar-benar melindungi dan memberdayakan mereka. Akses pembiayaan mikro yang terjangkau, perlindungan pasar tradisional dari tekanan distribusi besar, serta pelatihan kewirausahaan adalah langkah konkret yang harus dihadirkan.
Kami juga berdialog dengan para pemuda yang bekerja di sektor informal. Mereka menyuarakan harapan sederhana: kesempatan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan. Potensi generasi muda Merauke sangat besar, tetapi peluang belum sepenuhnya tersedia. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat—mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, hingga investasi sektor riil—energi ini bisa terbuang sia-sia. Negara harus hadir membuka jalan, bukan sekadar memberi janji.
Kunjungan berlanjut ke kampung nelayan di pesisir. Para nelayan sedang memperbaiki perahu dan jaring, bersiap menghadapi laut yang menjadi sumber penghidupan. Sektor perikanan di Merauke menyimpan potensi ekonomi yang signifikan. Namun tanpa dukungan infrastruktur seperti dermaga yang layak, fasilitas penyimpanan hasil tangkap, dan akses distribusi yang efisien, nilai tambah sulit diperoleh. Jika dikelola serius, sektor ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kami juga menemui anak-anak yang belajar di ruang sederhana. Wajah mereka memancarkan semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Kami membagikan buku dan alat tulis sebagai simbol dukungan, tetapi kebutuhan yang lebih mendasar adalah peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tanpa pemerataan akses dan kualitas, ketimpangan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Di Kampung Payung, warga menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap lingkungan. Mereka menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Upaya ini bukan proyek besar dengan anggaran tinggi, melainkan inisiatif swadaya yang lahir dari kesadaran kolektif. Kami turut menanam ratusan bibit mangrove bersama masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam.
Meski semangat masyarakat begitu kuat, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan. Sebagian rumah belum layak huni. Akses terhadap layanan publik perlu ditingkatkan. Aspirasi tentang kehadiran sekolah rakyat menjadi gambaran kebutuhan nyata yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol dan seremoni, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar warga.
Ketika berdiri di KM 0 Merauke, terasa jelas bahwa titik tersebut adalah simbol dimulainya Indonesia dari timur. Jika wilayah terdepan ini tertinggal, maka kekuatan nasional ikut melemah. Ketimpangan antarwilayah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan integrasi bangsa.
Sudah saatnya paradigma pembangunan nasional ditata ulang. Perbatasan harus ditempatkan sebagai kawasan strategis yang memperoleh perhatian sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, dengan perencanaan terpadu yang mencakup pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, dan perlindungan lingkungan.
Indikator keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari kualitas hidup masyarakat. Apakah pemuda memperoleh pekerjaan layak? Apakah nelayan menikmati harga jual yang adil? Apakah pedagang kecil terlindungi? Apakah anak-anak belajar di ruang yang memadai? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur utama.
Indonesia akan berdiri kokoh jika seluruh wilayahnya maju bersama. Tidak boleh ada daerah yang merasa terpinggirkan. Tidak boleh ada generasi yang kehilangan harapan karena kurangnya akses dan kesempatan. Membangun Merauke berarti memperkuat fondasi bangsa secara menyeluruh.
Pesan dari perjalanan ini sangat tegas: perbatasan bukanlah halaman belakang negara, melainkan beranda depan yang harus dijaga dan diperkuat. Jika kita ingin Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat, maka pembangunan harus dimulai dari wilayah terluar dan terdepan.
Kini waktunya menjadikan perbatasan sebagai arus utama kebijakan nasional. Dengan komitmen yang konsisten, keberpihakan yang nyata, dan langkah strategis yang terukur, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tumbuh secara merata—dari ujung timur hingga ujung barat.