Indonesia bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi di ibu kota atau angka pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan di forum resmi. Indonesia adalah tentang nelayan di pulau terluar, petani di perbatasan, mahasiswa di kota kecil, serta pelaku UMKM yang berjuang menjaga roda ekonomi tetap berputar. Jika kita ingin berbicara tentang masa depan bangsa secara serius, maka kita harus memulainya dari mereka.
Kesadaran inilah yang mendorong Sahrin Hamid, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, melakukan perjalanan menyusuri wilayah-wilayah terluar negeri—dari Merauke hingga Miangas. Langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan representasi dari paradigma baru: politik tidak boleh berjarak dari rakyat. Politik harus turun, menyentuh, mendengar, dan bertindak.
Di banyak daerah, realitas yang ditemui menunjukkan potensi luar biasa yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Sumber daya alam tersedia, semangat masyarakat tinggi, tetapi akses terhadap modal, infrastruktur, dan kebijakan yang berpihak sering kali masih terbatas. Ketimpangan inilah yang perlu dijawab secara sistematis. Kita tidak bisa lagi membiarkan pembangunan terpusat hanya di wilayah tertentu, sementara daerah lain terus menunggu giliran.
Politik yang berpihak bukanlah slogan. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan konkret: penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses kesehatan yang merata. UMKM perlu didorong naik kelas melalui pembiayaan yang mudah dan pendampingan berkelanjutan. Sektor pertanian dan perikanan harus didukung dengan teknologi dan distribusi yang efisien agar nilai tambah tetap berada di daerah. Tanpa strategi yang terintegrasi, potensi besar hanya akan menjadi statistik tanpa dampak nyata.
Lebih jauh, demokrasi tidak boleh berhenti pada proses elektoral lima tahunan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi partisipatif—di mana masyarakat terlibat aktif dalam merumuskan arah kebijakan. Dialog dengan mahasiswa, tokoh adat, pengusaha lokal, dan komunitas akar rumput menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan tidak lahir dari ruang tertutup. Ketika suara rakyat benar-benar didengar, kepercayaan terhadap sistem akan tumbuh secara alami.
Dalam konteks tata kelola negara, supremasi hukum menjadi elemen yang tidak dapat ditawar. Negara yang ingin maju harus memiliki sistem hukum yang independen dan transparan. Berbagai dinamika nasional, termasuk polemik yang melibatkan Tom Lembong, menunjukkan betapa pentingnya proses hukum yang objektif. Tanpa kepastian hukum, stabilitas ekonomi dan sosial akan terganggu. Kepercayaan investor menurun, dan masyarakat kehilangan keyakinan terhadap institusi publik.
Karena itu, reformasi tidak bisa bersifat parsial. Pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Negara memerlukan tata kelola yang akuntabel agar setiap kebijakan memiliki legitimasi kuat di mata rakyat.
Momentum lain yang tidak boleh disia-siakan adalah bonus demografi. Indonesia sedang berada pada fase di mana populasi usia produktif mendominasi. Ini adalah peluang emas untuk melompat menjadi negara berdaya saing tinggi. Namun peluang ini dapat berubah menjadi beban apabila tidak diiringi kebijakan strategis. Pendidikan harus selaras dengan kebutuhan industri masa depan. Pelatihan vokasi perlu diperkuat. Ekosistem kewirausahaan dan inovasi harus dibangun secara sistematis.
Generasi muda Indonesia memiliki energi dan kreativitas yang luar biasa. Mereka tidak hanya ingin menjadi pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja. Negara perlu hadir dengan regulasi yang mendukung, akses pembiayaan yang inklusif, serta infrastruktur digital yang memadai. Jika ini dilakukan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar, tetapi juga produsen inovasi.
Persoalan pemerataan juga menyangkut infrastruktur fisik dan konektivitas. Jalan, pelabuhan, jaringan internet, dan akses transportasi bukan sekadar proyek pembangunan—ia adalah jembatan kesempatan. Ketika konektivitas meningkat, biaya logistik menurun, distribusi menjadi efisien, dan daya saing daerah ikut terangkat. Inilah fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Namun semua upaya ini membutuhkan komitmen kolektif. Politik tidak bisa berjalan sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat perubahan. Tanpa sinergi, agenda besar hanya akan menjadi wacana.
Indonesia memiliki modal strategis yang jarang dimiliki negara lain: kekayaan alam melimpah, posisi geopolitik yang penting, serta keragaman budaya yang menjadi sumber kekuatan sosial. Tantangannya adalah bagaimana mengelola seluruh potensi itu secara adil dan inklusif. Kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar populer, tetapi responsif dan solutif.
Kini saatnya menegaskan kembali bahwa politik adalah alat pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan, memperluas kesempatan, dan memastikan setiap warga negara memiliki ruang untuk berkembang. Ketika pemimpin berani hadir di garis terluar negeri, mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan nyata, di situlah harapan menemukan bentuknya.
Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh segelintir elit di pusat, melainkan oleh keberanian kolektif untuk bergerak bersama. Jika pemerataan menjadi prioritas, hukum ditegakkan secara adil, dan generasi muda diberi ruang untuk berinovasi, maka cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi bukanlah mimpi kosong. Ia adalah tujuan yang bisa kita capai—asal kita memilih untuk bertindak sekarang.